Direktur Eksekutif Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI), Darujatun Sanusi mengatakan, pihaknya memasang target bahwa 2019 mendatang kebutuhan obat untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan terpenuhi 100 persen.
"Ya, target kita pada 2019 mendatang akan terpenuhi 100 persen. Sekarang obat yang terpenuhi sudah 90 persen," ujar Darujatun saat jumpa wartawan "Musyawarah Nasional XV Tahun 2016 Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia" di The Trans Luxury Hotel, Senin (24/11). Darajatun menjabarkan, hingga saat ini kebutuhan obat JKN sudah mencapai 90 persen dan sisanya yakni 10 persen masih mengandalkan impor. Masih dilakukan impor untuk obat JKN, kata dia, karena Indonesia masih terkendala berbagai hal.
"Belum bisa terpenuhi 10 persen lagi karena masih ada beberapa kendala yang kami hadapi. Seperti teknologi karena obat-obat tersebut dibuat dengan teknologi tinggi yang belum dimiliki dalam negeri. Targetnya pada 2019 semua akan bisa diproduksi oleh Indonesia," jelasnya.
Kebutuhan obat untuk JKN, lanjutnya, sudah dipastikan memenuhi syarat seperi harga terjangkau, penyebaran obat yang merata, serta kualitas yang terjamin.
Sementara itu, Ketua Umum GPFI, Johannes Setijono menjabarkan, melalui penyelenggaraan Munas XV tahun 2016 di Bandung, GPFI bertekad menyatukan komitmen semua pemangku kepentingan, memperkuat dan mendorong yang dimiliki oleh potensi farmasi dalam negeri.
"Tujuannya tentu saja untuk menuju paradigma baru dalam proses pengembangan usaha farmasi nasional untuk mewujudkan kemandirian usaha farmasi sesuai nawa cita sebagaimana yang menjadi tema Munas XV GPFI kali ini," jelas Johannes.
SUMBER : http://bandung.merdeka.com/
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay mengatakan, pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS)masih jauh dari memuaskan, yang tercermin melalui masih banyaknya pengaduan masyarakat.
"Salah satunya dari pasien 10 tahun penderita tumor pembuluh darah bernama Jaka Juliadi berusia 10 tahun asal Sumatera Barat yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM)," kata Saleh dihubungi di Jakarta, Jumat (28/10/2016).
Saleh mengatakan, Jaka seorang anak piatu yang sudah ditinggalkan ayahnya menikah lagi dan saat ini tinggal bersama kakek dan neneknya yang hanya seorang buruh tani. Dalam pengobatannya, Jaka betul-betul mengandalkan layanan JKN dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Atas bantuan seseorang yang mengurus ke BPJS Kesehatan di Jakarta, Jaka bisa dibawa ke RSCM. Namun, Jaka belum juga dioperasi dengan alasan yang tidak jelas.
Menurut Saleh, kejadian itu menunjukkan bahwa pelayanan JKN masih jauh dari memuaskan. Ini harus betul-betul menjadi perhatian pemerintah. Dua program pemerintah di bidang sosial, yaitu pendidikan dan kesehatan harus dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
"Anggaran untuk kesehatan tidak sedikit. Belum lama DPR dan pemerintah menyepakati alokasi anggaran kesehatan Rp104 triliun. Nilai sama dengan lima persen total APBN 2017 yang mencapai Rp2.080,5 triliun," tuturnya seperti dilansir Antara.
Saleh mengatakan dengan anggaran sebesar itu, sudah seharusnya fasilitas dan pelayanan kesehatan untuk masyarakat telah bagus. Karena itu, Saleh meminta Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan lebih memperbaiki kualitas pelayanan.
"Mudah-mudahan Jaka segera ditangani dokter dan diberi kesembuhan sehingga bisa kembali melanjutkan pendidikannya," katanya.
sumber :http://www.harianterbit.com
Langganan:
Postingan (Atom)
